Serial 6- FGD Obat Tradisional, Perlunya UU Jamu di Indonesia
Tanggal Posting : Rabu, 9 Mei 2018 | 06:34
Liputan : Redaksi - Dibaca : 257 Kali
Serial 6- FGD Obat Tradisional, Perlunya UU Jamu di Indonesia
Kepala Badan POM, Penny K. Lukito menyerahkan buku: Mempertajam Taji Badan POM, Satu Tahun Perubahan dan Kinerja Badan POM, kepada Charles Saerang, 30 April 2018 di Jakarta

HerbaIndonesia.Com. Kepala Badan POM RI., Dr. Ir. Penny Kusumastuti Lukito, MCP. memimpin langsung Focus Group Discussion (FGD) ‘Pengembangan UMKM Obat Tradisional’, pada Senin, 30 April 2018, di Jakarta.

Tampak hadir sejumlah pengusaha jamu nasional, antara lain: Jaya Suprana, Putri Kuswisnu Wardani, Irwan Hidayat, Charles Saerang dan stakeholders obat tradisional lintas sektoral lainnya.

Didampingi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Dra. Rr. Maya Gustina Andarini, Apt., M.Sc, dan sejumlah pejabat Badan POM lainnya, FGD dimulai sekitar pukul 13.30 WIB dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Minum Jamu Bersama oleh seluruh Peserta FGD.

Selanjutnya Kepala Badan POM memberikan kesempatan kepada para narasumber untuk menyampaikan paparan dan usulannya. Dilanjutnya oleh para penanggap.

Penanggap berikutnya adalah Pengusaha Jamu, Charles Saerang (PT. Nyonya Meneer) -yang secara spesifik menyoroti perlunya UU Jamu sebagai upaya untuk pengembangan Jamu Indonesia. Berikut ini pendapatnya:

"Sebagai komunitas GP. Jamu, selama ini untuk industri jamu yang sudah besar tidak ada masalah mengenai CPOTB, akan tetapi untuk UMKM memang perlu regulasi tersendiri.

Perlu adanya pusat perizinan. Dengan demikian, UMKM kecil dapat fokus memikirkan produksi Jamu yang baik. Tanpa harus memikirkan masalah perizinan, label kemasan, isi dalam kemasan, yang menyulitkan mereka.

Jadi, jika Jamu itu ingin berkembang, maka izinnya harus diubah. Lalu Undang-Undang mengenai Jamu, di mana?

Karena Jamu bukan bagian dari obat. Jamu itu merupakan bagian dari budaya. Kenapa dimasukkan ke dalam bagian obat? Seandainya Jamu itu sudah teruji secara ilmiah, maka bisalah disebut Fitofarmaka.

Saya khawatir, jamu semakin ambruk. Jadi kita harus bisa membedakan mana Jamu dan mana yang obat. Oleh karena itu, maka harus diadakan FGD mengenai apa itu Jamu. Karena didalam komponen Jamu itu banyak.

Harapan saya adalah agar konsep Jamu itu bisa diperjelas. Dan siapa sih yang harus mempelopori? Dan harapan kami, semua Menko harus terlibat. Ada beberapa Kementerian yang harus terlibat. Kita semua harus bersatu.

Kalau Jamu ini mau berkembang, maka konsep Jamu ini harus jelas. Tidak boleh ada bahan lain yang mencampuri unsur Jamu. Jamu adalah budaya Indonesia yang harus dilestarikan."

Demikian antara lain tanggapan Charles Saerang yang disampaikan saat FGD. Keberadaan Regulasi dan UU tentang Jamu yang berpihak kepada pelaku bisnis Jamu akan dapat memberikan ruang yang cukup untuk pengembangan jamu di Indonesia agar lebih optimal.

Simak serial berita FGD ‘Pengembangan UMKM Obat Tradisional’ hanya di media online khusus herba Indonesia- www.herba-indonesia.com Redaksi HerbaIndonesia.Com.


Kolom Komentar
Berita Terkait