Pesan Jokowi: Membangun Infrastruktur dan SDM, agar Mampu Bersaing dengan Negara Lain
Tanggal Posting : Selasa, 12 Februari 2019 | 17:15
Liputan : Redaksi - Dibaca : 99 Kali
Pesan Jokowi: Membangun Infrastruktur dan SDM, agar Mampu Bersaing dengan Negara Lain
Presiden RI., Joko Widodo saat memasuki ruangan RakerKesnas, Kemenkes RI., pada Selasa pagi, 12 Februari 2019, di ICE, BSD, Tangerang.

HerbaIndonesia.Com. Pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) harus diwujudkan karena merupakan syarat, agar negara dapat bersaing dengan negara lain. Demikian disampaikan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2019 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang, pada Selasa pagi, 12 Februari 2019.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI. ini bertajuk "Kolaborasi Pusat dan Daerah dalam Penguatan Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta" dan Pameran Produksi Dalam Negeri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Indonesia.

Pameran ini diikuti sekitar 45 Perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, alat kesehatan dan aplikasi kesehatan berbasis Android atau IOS.

"Dalam empat setengah tahun ini, pemerintah memang berkonsentrasi dan fokus pada pembangunan infrastruktur. Kenapa ini kita kerjakan? Karena ini merupakan fondasi, prasyarat bagi kita dalam rangka bersaing, berkompetisi dengan negara-negara lain," kata Jokowi dihadapan peserta Rakerkesnas Kementerian Kesehatan 2019.

Membangun sumber daya manusia, lanjut Jokowi, juga merupakan syarat, agar negara tidak terus terjebak sebagai negara berpendapatan menengah.

"SDM yang kita miliki semuanya harus di-upgrade agar memiliki level yang lebih baik, kualitas yang lebih baik. Inilah mengapa diperlukan yang namanya kesehatan," tambahnya.

Pada kesempatan itu, Jokowi meminta agar jajaran Kementerian Kesehatan untuk terus menurunkan angka stunting (tumbuh tidak sempurna), agar sumber daya manusia Indonesia dapat bersaing dengan negara lain.

Jokowi memaparkan, pada 2014 angka stunting berada di posisi 37% dan saat ini sudah turun menjadi 30%. Sehingga ke depan, diharapkan dapat turun kembali menjadi 20%, 10% dan hilang. "Tidak mungkin kita bersaing sama negara lain dengan SDM kita, jika stunting setinggi itu. Tidak mungkin," ujar Jokowi.

Jokowi meminta kepala-kepala dinas kesehatan di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota untuk berkonsentrasi dalam menghilangkan stunting di berbagai daerah.

"Kalau di kabupaten, kota, atau provinsi masih ada stunting. Kejar ini, selesaikan ini," papar Jokowi. Selain menghilangkan stunting di Tanah Air, Jokowi juga meminta seluruh jajaran Kemenkes untuk mencegah adanya angka kematian ibu.

"Jangan sampai negara lain sudah berbicara virtual realty, internet of things, big data, tapi kita berbicara stunting saja belum selesai, urusan angka kematian ibu belum rampung," Jokowi menambahkan.

Presiden Jokowi menyatakan keinginannya untuk bersama-sama dengan masyarakat Indonesia mengejar ketertinggalan dengan terus meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, khususnya di bidang kesehatan, seperti menurunkan angka stunting dan angka kematian ibu.

Untuk mencapai tujuan ini, Presiden menyatakan bahwa pemerintah berfokus pada pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pameran DXG 2019

Keterangan Foto: Stand Pameran Obat Modern Asli Indonesia, produk obat herbal inovatif yang diproduksi oleh DLBS- PT. Dexa Medica ikut memeriahkan "Pameran Produk Farmasi Dalam Negeri" pada Rakerkesnas Kemenkes 2019, yang berlangsung pada 11-14 Februari 2019, di ICE BSD, Tangerang.

Dana untuk BPJS Kesehatan
Presiden Jokowi menegaskan pemerintah tidak pernah telat dalam mencairkan anggaran untuk penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Pemerintah pada Februari 2019 telah mengucurkan dana sebesar Rp 6,38 triliun untuk PBI yang dikelola BPJS Kesehatan dan awal Maret 2019 akan dikirim lagi Rp 2,1 triliun.

"Urusan pemerintah ini sebenarnya hanya PBI. Jangan dipikir pemerintah itu telat, tidak. Awal April akan kita kirimkan lagi Rp 6,3 triliun tapi melalui audit BPKP, ya diaudit dulu, masa langsung dikirim, enak banget..," Jokowi menegaskan.

Dengan pencairan pemerintah yang tidak pernah terlambat, maka diharapkan semua pihak yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan agar bekerja maksimal dan meng-cover kebutuhan peserta.

"Tadi saya sampaikan, pemerintah disiplin membayar iuran yang PBI dibayar di depan, karena saya tahu sumber defisit terbesar di BPJS itu berasal dari pekerja informal, kemudian disusul yang bukan pekerja," papar Jokowi. Redaksi HerbaIndonesia.Com

Sumber: Dirangkum dari berita online- berikut ini:

  • https://www.medcom.id/rona/kesehatan/0kpzW9qN-presiden-joko-widodo-prihatin-dengan-angka-stunting-di-indonesia,
  • https://www.liputan6.com/health/read/3892997/rakerkesnas-2019-jokowi-indonesia-sulit-bersaing-dengan-negara-lain-kalau-angka-stunting-masih-tinggi,
  • https://www.antaranews.com/berita/797232/jokowi-tegaskan-kesehatan-penting-untuk-tingkatkan-sdm,
  • http://www.tribunnews.com/nasional/2019/02/12/jokowi-februari-2019-sudah-dicairkan-rp-63-triliun-untuk-bpjs-kesehatan


Kolom Komentar
Berita Terkait