Percepatan Pengembangan dan Peningkatan Pemanfaatan Fitofarmaka (Seri-1)
Tanggal Posting : Jumat, 13 April 2018 | 20:21
Liputan : Redaksi - Dibaca : 684 Kali
Percepatan Pengembangan dan Peningkatan Pemanfaatan Fitofarmaka (Seri-1)
Kepala BPOM RI. Ir. Penny K. Lukito, MCP Memimpin FGD Percepatan Pengembangan dan Peningkatan Pemanfaatan Fitofarmaka, Kamis, 12 April 2018, di Jakarta

HerbaIndonesia.Com. Indonesia itu negara terkaya kedua Biodiversitas dunia. Kekayaan alam nusantara tersebut dapat menunjang tersedianya obat herbal fitofarmaka yang teruji secara ilmiah.

Melihat potensi ini, BPOM melaksanakan FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) dengan Kerangka Acuan Percepatan Pengembangan dan Peningkatan Pemanfaatan Fitofarmaka.

FGD yang digelar pada Kamis, 12 April 2018, di Jakarta itu, melibatkan seluruh stakehlolders terkait. Langkah strategis BPOM ini akan sangat mungkin menjadi babak baru untuk produk obat herbal Fitofarmaka Indonesia. Sebuah komitmen yang akan menjadikan kekayaan alam Indonesia sebagai salah satu sumber bahan baku obat di Indonesia.

Dipimpin langsung oleh Kepala Badan POM Republik Indonesia, Ir. Penny K. Lukito, MCP. didampingi sejumlah pejabat tinggi BPOM antara lain, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Dra. Rr. Maya Gustina Andarini, Apt., M.Sc, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropik, Prekursor dan Zat Adiktif, Dra. Nurma Hidayati, Apt., M.Epid. dan sejumlah Direktur BPOM. Demikian informasi yang diterima Redaksi HerbaIndonesia.Com pagi ini (Jum’at, 13 April 2018).

Seri-1 FGD: Percepatan Pengembangan dan Peningkatan Pemanfaatan Fitofarmaka:

Apakah Tujuan FGD ini?
FGD ini merupakan wadah sinergisme ABG (Academia, Business dan Goverment) yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang sama dan komitmen dalam:

  1. Identifikasi permasalahan dan kendala pengembangan fitofarmaka di Indonesia termasuk pemanfaatan, pengembangan strategi untuk mendorong meningkatnya fitofarmaka di Indonesia
  2. Membangun koordinasi yang intensif untuk hilirisasi/pemanfaatan hasil penelitian menjadi fitofarmaka dengan sinergi peran peneliti, industri dan dukungan fasilitasi dan kebijakan dari pemerintah.
  3. Membuka peluang investasi di bidang fitofarmaka
  4. Masuknya fitofarmaka pada sistem kesehatan formal.

Apa Output yang diharapkan?

  1. Tersedianya roadmap pengembangan fitofarmaka.
  2. Terbentuknya konsorsium untuk percepatan pengembangan fitofarmaka (Kemeristek, Kemenkes, Kementan, LIPI, BPPT, BPJS, Perguruan Tinggi, BPOM, Industri di bidang obat tradisional)
  3. Adanya insentif dari pemerintah (antara lain: dalam bentuk kemudahan investasi, pemberian keringanan pajak, produk fitofarmaka dapat masuk ke dalam formularium nasional).
  4. Dukungan pemerintah terhadap percepatan pengembangan Fitofarmaka (deregulasi, konsultasi, pendampingan, peluang investasi, workshop uji praklinik dan klinik).

Apa Tema FGD?
Fasilitasi kesiapan industri, lembaga riset dan pemerintah menuju percepatan pengembangan dan peningkatan pemanfaatan produk fitofarmaka.

Apa latar belakangnya?
Terdapatnya tren back to nature mengakibatkan masyarakat semakin menyadari pentingnya penggunaan bahan alami bagi kesehatan. Pangsa pasar obat bahan alam terus mengalami peningkatan, hingga di tahun 2016 mencapai sebesar 70 Milyar (IMS Health market share).

Dewasa ini, obat sintetik bagi pasien peserta JKN merujuk pada Formularium Nasional (Fornas) yang diatur pada Kepmenkes No.659 tahun 2017 tentang Formularium Nasional.

Namun ketersediaan obat berbahan alam mulai dipertimbangkan dalam sistem pelayanan kesehatan nasional dengan rencana Kemenkes menyusun Formularium Obat Tradisional Nasional (Fortranas) tahun 2017 agar obat berbahan alam bisa dimasukkan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dengan lebih banyaknya produk obat bahan alam yang masuk dalam program JKN akan mendorong industri untuk mengembangkan dan berdampakmengurangi impor bahan baku obat. Untuk dapat masuk dalam JKN maka obat bahan alam harus terbukti secara ilmiah.

Berdasarkan Permenkes Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Permenkes Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemda, pada Pasal 5 ayat 6 menyatakan bahwa dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Fornas, dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas sesuai indikasi medis dan pelayanan kesehatan dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Upaya kerjasama lintas sektoral sangat dibutuhkan untuk mengembangkan fitofarmaka. Semua jajaran harus saling mendukung.

Dimulai dari hulu terkait pembudidayaan tumbuhan obat atau pembiakan hewan untuk yang berasal dari hewan, pemanenan (harvesting), pengumpulan (collecting), pembuatan sebagai bahan baku (raw material processing), standardisasi, formulasi, uji pra klinik dan uji klinik, produksi (production), hingga pemasaran dan post market surveillance termasuk monitoring efek samping produk.

Rangkaian tersebut melibatkan antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Badan POM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Keuangan, Lembaga Penelitian, Sarana Pelayanan Kesehatan, Akademisi dan Masyarakat.

Apa peran dan fungsi BPOM dalam pengembangan Fitofarmaka di Indonesia?
Ikuti serialnya hanya di HerbaIndonesia.Com!


Kolom Komentar
Berita Terkait