Lokakarya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, Sinergisme dengan Pelaku Usaha
Tanggal Posting : Sabtu, 8 Desember 2018 | 06:05
Liputan : Redaksi - Dibaca : 7 Kali
Lokakarya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, Sinergisme dengan Pelaku Usaha
Lokakarya BPOM: Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, Semarang, 6 November 2018. Foto: Dok.GP.Jamu Jawa Tengah.

HerbaIndonesi.Com. Untuk menjamin kualitas produk obat dan makanan yang beredar di pasaran, telah dikembangkan pengawasan semesta dengan tiga pilar utama pengawasan yaitu: pengawasan oleh produsen, pemerintah dan masyarakat.

Sinergisme ketiga pilar tersebut perlu terus didorong, sejalan dengan semakin terbukanya pasar domestik dan pasar manca negara.

Untuk itu, Badan POM terus-menerus melakukan perbaikan dalam bentuk regulasi dan simplifikasi bisnis proses, tanpa menurunkan pemenuhan terhadap standar keamanan, khasiat dan mutu obat dan makanan. Upaya itu, perlu disosialisasikan agar pelaku usaha mengetahui perubahan pelayanan publik yang sudah dilakukan.

Demikian, inti utama dari Lokakarya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Melalui Sinergisme Dengan Pelaku Usaha, yang diselenggarakan oleh Badan POM, di Semarang, pada Selasa, 6 November 2018

Pada acara tersebut sambutan Gubernur Jawa Tengah diwakilkan kepada Sekda Provinsi Jawa Tengah, sedangkan dari kalangan pengusaha diwakili oleh Irwan Hidayat, Direktur PT Sido Muncul.

Dalam makalahnya, Kepala Badan POM, Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP. menjelaskan bahwa Badan POM melaksanakan agenda Nawa Cita: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, Menunjang Program Indonesia Sehat melalui pengawasan Obat dan Makanan, Mewujudkan kemandirian ekonomi menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.

Untuk itu, diperlukan pengawalan implementasi: Inpres Nomor 6/2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, dan Inpres 3/2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan sebagai pelaksanaan agenda Nawa Cita, demikian awal materi presentasi Kepala BPOM- yang diperoleh Redaksi JamuDigital, dari Pengurus Daerah GP. Jamu Jawa Tengah.

Penny K. Lukito sepintas memaparkan tahapan Revolusi Industri 4.0, yaitu sebagai berikut:

  • Revolusi Industri ke-1, pengenalan fasilitas produksi mekanis menggunakan tenaga air dan uap. Akhir abad 18. Alat tenun mekanis pertama 1784.
  • Revolusi Industri ke-2, pengenalan produksi masal berdasarkan pembagian kerja. Awal abad ke-20. Lini produksi pertama, rumah potong hewan di Cincinnati 1870.
  • Revolusi Industri ke-3, penggunaan elektronik dan TI untuk otomatisasi produksi. Awal tahun 1970. Pengontrol logika terprogram pertama (PLC) modem.
  • Revolusi Industri ke-4, sistem cyber physical. Saat ini konektivitas manusia, mesin, dan data waktu nyata dimana-mana.

Di era Revolusi Industri 4.0, maka Industri farmasi, kosmetik dan produk herbal, merupakan industri andalan.

Adapun perbaikan yang telah dilakukan Badan POM, disebutkan dengan; Penguatan sistem kelembagaan: 1.Pembentukan Deputi Bidang Penindakan dan Ittama, 2. Pembentukan Kantor BPOM di 40 Kab/Kota, 3. Alokasi formasi 1.078 CPNS di tahun 2018.

Selain itu, juga dilakukan rebranding Badan POM, melalui: 1. Pembuatan struktur organisasi dan tata kerja yang responsif, 2. Perubahan dalam pola pikir pada sumber daya manusia (menggelorakan semangat SLTP).

Percepatan Registrasi/Pendaftaran (Pre-Market), dilakukan dengan: 1. Simplifikasi, deregulasi dan revisi peraturan untuk menciptakan iklim kondusif bagi dunia usaha, 2. Penerbitan Peraturan Badan POM No. 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, 3. Pemanfaatan TI dan simplifikasi bisnis proses: e-registrasi, e-CPOTB, 4. Coaching clinic, Bimtek, dan desk konsultasi registrasi (pelayanan prima onsite).

Sedangkan komitmen BPOM, yaitu: 1. Memberikan pelayanan publik yang prima, bersahabat, dan mudah bagi pelaku usaha dengan menerapkan moto 5S, 2. Memberikan keringanan 50% dari tarif pendaftaran sesuai PNBP kepada pelaku UMKM.

Penguatan Pengawasan Post-Market, dilakukan melalui: 1. Pemanfaatan TI: SKE online, 2. Rencana implementasi aplikasi SKI online ke seluruh Balai Besar/Balai POM di Indonesia, 3. Perluasan cakupan Bimbingan Teknis untuk pengawasan bersama pada sarana pelayanan kefarmasian, 4. Penguatan upaya penindakan pelanggaran bidang Obat dan Makanan, 5. Penguatan koordinasi pengawasan pusat dan daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2018.

Pada kesempatan lokakarya ini, juga dilakukan penyerahan NIE dan Sertifikat CPOTB: Bentuk apresiasi/ pengakuan pada pelaku usaha, Diberikan untuk pelaku usaha yang memenuhi persyaratan GMP, Diharapkan tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas produk.

Atas kinerjanya, BPOM memperoleh penghargaan, antara lain:

  • National Regulatory Authority (NRA) fungsional sesuai standar internasional WHO (Juli 2018)
  • Hasil Survei Persepsi Korupsi 2017: 3,49 (rata-rata nasional 3,32)
  • Hasil Survei Persepsi Pelayanan 2017: 3,21 (rata-rata nasional 3,17)
  • Enam Balai Besar/Balai POM meraih predikat unit Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik Kategori Pemerintah Pusat (2017)
  • Empat unit kerja meraih Penghargaan ZI menuju WBK pada Hari Antikorupsi Sedunia 2017
  • Penghargaan dari POLRI atas kinerja PPNS Badan POM dalam penindakan dan pemberkasan perkara (2016-2018)
  • Opini WTB atas LK BPOM TA 2014,2015,2016, 2017
  • Peningkatan Pelayanan Publik. Redaksi HerbaIndonesia.Com.


Kolom Komentar
Berita Terkait