Konsorsium Nasional Percepatan Pengembangan dan Peningkatan Pemanfaatan Fitofarmaka (Bag.1)
Tanggal Posting : Kamis, 31 Mei 2018 | 15:10
Liputan : Redaksi - Dibaca : 274 Kali
Konsorsium Nasional Percepatan Pengembangan dan Peningkatan Pemanfaatan Fitofarmaka (Bag.1)
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Badan POM RI., Dra. Rr. Maya Gustina Andarini, Apt., M.Sc. foto bersama dengan peserta rapat.

HerbaIndonesia.Com. Konsorsium Nasional Percepatan Pengembangan dan Peningkatan Pemanfaatan Fitofarmaka dibentuk sebagai wadah sinergisme Industri, Lembaga Riset, dan Pemerintah. Konsorsium lintas sektoral ini terwujud dari hasil Focus Group Discussion (FGD) pada April 2018 lalu.

Demikian informasi dari sejumlah peserta yang hadir pada Rapat Pembentukan Konsorsium Nasional Percepatan Pengembangan dan Peningkatan Pemanfaatan Fitofarmaka yang dilaksanakan pada Kamis, 31 Mei 2018, di Jakarta.

Rapat yang diadakan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Badan POM ini bertujuan: Konsorsium nasional ini merupakan wadah sinergisme ABG (Academica, Business, dan Government) yang bertjuan untuk memperoleh pemahaman yang sama dan komitmen, dalam hal:

  1. Membangun koordinasi yang intensif untuk hilirisasi/pemanfaatan hasil penelitian menjadi fitofarmaka dengan sinergi peran peneliti, industri dan dukungan fasilitasi dan kebijakan dari pemerintah.
  2. Masuknya fitofarmaka pada sistem kesehatan formal.

Output yang diharapkan: 1. Tersusunnya daftar penyakit dan tumbuhan yang akan dikembangkan menjadi Fitofarmaka. 2. Tersedianya roadmap pengembangan Fitofarmaka. 3. Terbentuknya konsorsium untuk percepatan pengembangan Fitofarmaka (Kemristek, Kemenkes, Kementan, LIPI, BPPT, Perguruan Tinggi, BPOM, Industri di bidang obat tradisional).

Agenda rapat yang dipimpin oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Badan POM RI., Dra. Rr. Maya Gustina Andarini, Apt., M.Sc ini, adalah sebagai berikut:

Arahan dari Deputi II Badan POM, dilanjutkan Paparan dari PT. Dexa Medica dan Anggota Badan Kajian Herbal dan Obat Tradisional PP PDUI, Dr. Inggrid Tania, M.Si., Paparan Prof. Suwijiyo Pramono (Fakultas Farmasi UGM), dan diakhiri dengan Pembentukan Konsorsium dan RoadMap.

Langkah strategis yang dipelopori Badan POM- dengan melibatkan stakeholders lintas sektoral ini, diharapkan dapat mengangkat potensi herba Indonesia menjadi produk obat unggulan, dan menjadi salah satu alternatif dalam kemandirian obat nasional.

Menurut Ketua Umum GP. Jamu, Dwi Ranny Pertiwi Zarman, SE., MH. saat ditanyakan komentarnya tentang pembentukan konsorsium ini, "Langkah yang dilakukan oleh BPOM ini bagus..," tegasnya.

Berikut ini, empat point penting yang disampaikan oleh Dwi Ranny Pertiwi Zarman kepada Redaksi HerbaIndonesia.Com., yaitu:

  1. Karena yang membuat produk jamu fitofarmaka saat ini, semuanya perusahaan Farmasi, maka kami memghimbau pemerintah untuk berkenan membuat keputusan baru untuk industri jamu menengah yang sudah CPOTB dapat bersama-sama mengajukan formula yang sama sebagai Jamu Fitofarmaka, dengan biaya penelitian dan uji klinis ditanggung bersama atau bahkan diharapkan pemerintah membantu pembiayaannya, dimana dari masing-masing industri jamu menengah tersebut, nantinya mengajukan merek mereka sendiri ke BPOM.
  2. Jamu impor tidak dimasukkan ke dalam JKN. Jadi gunakan Jamu Indonesia saja.
  3. Dibentuk GP. Jamu Fitofarmaka
  4. Kementan diharapkan segera merealisasikan program penanganan pasca panen hasil dari petani obat tradisional dengan lebih serius. Redaksi HerbaIndonesia.Com


Kolom Komentar
Berita Terkait