Kerjasama Fasilitasi Peralatan Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat
Tanggal Posting : Sabtu, 11 Agustus 2018 | 09:36
Liputan : Redaksi - Dibaca : 250 Kali
Kerjasama Fasilitasi Peralatan Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat
Dari kiri ke kanan: Dr. Dra. Agusdini Banun Saptaningsih, Apt., MARS., Dra. Engko Sosialine Magdalena, Apt., M. Biomed., Mohammad Irwan, S. Sos., M. Si., dr. Mohammad Imron, M. Kes.

HerbaIndonesia.Com. Kementerian Kesehatan RI. melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Fasilitasi Peralatan Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) dengan Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Sigi, di Gedung Adhyatama, Kementerian Kesehatan RI., Jakarta pada Jum’at, 10 Agustus 2018.

Acara dihadiri anatara lain: Dra. Engko Sosialine Magdalena, Apt., M. Biomed., Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI., Dr. Dra. Agusdini Banun Saptaningsih, Apt., MARS., Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian Kemenkes RI., Mohammad Irwan, S. Sos., M. Si., Bupati Sigi, dr. Mohammad Imron, M. Kes., Perwakilan Pemda Bondowoso.

Ketua Panitia Penyelenggara, Dr. Dra. Agusdini Banun Saptaningsih, Apt., MARS. menjelaskan tentang perjanjian kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi, tentang Fasilitasi Peralatan Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) dan Fasilitasi Peralatan Laboraturium (P4TO).

P4TO ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya pengembangan bahan baku Obat Tradisional untuk mewujud kemandirian Obat Tradisional di Dalam Negeri. Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat didirikan untuk menjamin penyediaan simplisia yang memenuhi standard dan untuk dapat membantu petani kecil, agar dapat menyediakan simplisia tersebut.

Dalam rangka fasilitasi tersebut dapat disusun suatu nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan Pemerintah Daerah. Penerima Fasilitasi P4TO pada tahun 2018 adalah Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Sigi. Pemilihan daerah tersebut berdasarkan dari hasil proposal dan assessment birokrasi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor penting diantaranya: assessment pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam menyediakan sarana infrastruktur dan pendanaan.

"Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mulai dari proses sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi penerimaan proposal dari daerah, penilaian proposal dan penilaian hasil assessment penerima fasilitasi dan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama yang di tandatangani pada hari ini," urai Dr. Dra. Agusdini Banun Saptaningsih, Apt., MARS.

Dra. Engko Sosialine Magdalena, Apt., M. Biomed., Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam sambutannya menjelaskan bahwa Indonesia kaya dengan Bahan Alam. Indonesia memiliki lebih dari 30.000 ribu spesies tanaman yang berkhasiat sebagai bahan obat.

Pengembangan obat alami ini memang mendapat perhatian khusus, terhadap kekayaan alam kita ini. Mengingat, sejak lama nenek moyang kita sudah memanfaatkannya secara turun-temurun sebagai Obat Tradisional.

Disamping itu, sangat terbuka meningkatnya permintaan pasar pasar domestik dan pasar internasional. Untuk mendukung dan mendorong pengembangan Obat Tradisional, kita ketahui juga kita sudah mempunyai kebijakan obat tradisional. Kalau di obat kita punya Kornas, kebijakan yang sama kita miliki untuk Obat Tradisional yatu Kotranas.

Kotranas menjamin mutu, khasiat, keamanan, teruji secara ilmiah dan manfaat secara luas untuk pelayanan obat tradisional. Jadi untuk pelayanan obat tradisional, maka bahan bakunya harus sesuai dengan standar obat tradisional. Untuk itu, dalam pengembangan dan pemanfaatan obat tradisional di pelayanan fasilitas kesehatan pemerintah, juga sudah membudayakan program Saintifikasi Jamu sejak tahun 2010.

"Salah satu tujuannya adalah untuk menjadikan landasan ilmiah penggunaan Jamu secara empirik, penelitian yang dilakukan di Faskes yang kita kenal dengan Klinik Pelayanan Jamu atau dokter praktik Jamu," jelas Engko Sosialine Magdalena.

Dengan adanya Saintifikasi Jamu ini, lanjut Engko Sosialine, tentunya akan mendorong peningkatan kebutuhan bahan baku Obat Tradisional, sebagaimana saya sampaikan diawal tadi. Dan tentu saja, akan menghasilkan produk yang memenuhi standar mutu jaminan keamanan.

Sejak tahun 2012, Kementerian Kesehatan- dalam hal ini- Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan melakukan salah satu Program yaitu Fasilitasi Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) dan Pusat Ekstrak Daerah (PED). Khusus untuk Fasilitasi P4TO, telah dilakukan pada 16 daerah di beberapa provinsi.

Dimana kita ketahui, tiap daerah memiliki potensi bahan baku untuk dikembangkan, berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kami berharap, masing-masing daerah yang mempunyai ciri khas tersendiri tersebut, dengan memanfaatkan Fasilitasi P4TO ini, dapat dikembangkan bahan baku- sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah.

Dalam pembangunan dan oprasionalnya P4TO tersebut, memerlukan dukungan dan komitmen dari perangkat pemerintah daerah. Dan hadirnya Bapak Bupati Bondowoso dan Bupati Sigi, kami percaya bahwa komitmen tersebut dari awal sudah kami dapatkan.

Dan kami harapkan ini berlanjut terus, karena kami harapkan juga progress dari pengembangan atau pemanfaatan fasilitasi P4TO ini, kami dapat informasikan secara berkala. Sehingga menjadi salah satu instrument bagi kami untuk mengevaluasi rancangan kemandirian bahan baku obat, khususnya bahan baku Obat Tradisional, urai Engko Sosialine Magdalena. Redaksi HerbaIndonesia.Com.


Kolom Komentar
Berita Terkait