Kemenkes: Pelaku Usaha Harus Paham Proses Perizinan Terintegrasi Elektronik
Tanggal Posting : Sabtu, 13 Oktober 2018 | 09:36
Liputan : Redaksi - Dibaca : 18 Kali
Kemenkes: Pelaku Usaha Harus Paham Proses Perizinan Terintegrasi Elektronik
Kemenkes RI. mengadakan Sosialisasi Proses Perizinan Terintegrasi Elektronik, di Gedung Kemenkes RI., Jakarta, 10 Oktober 2018

HerbaIndonesia.Com. Kementerian Kesehatan RI. mengadakan sosialisasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (PBTSE)/Online Single Submission (OSS), agar pelaku usaha obat tradisional dan kosmetika mampu memahami alur proses tersebut.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. yang berlangsung pada Rabu, 10 Oktober 2018, di Gedung Prof.DR. Sujudi, Kementerian Kesehatan RI., Jakarta.

Sosialisasi Permenkes Nomor 26 Tahun 2018 tentang PBTSE/OSS Sektor Kesehatan Terkait Proses Sertifikasi Produksi Sarana Obat Tradisional dan Kosmetika ini, dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI: dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes.

Kemudian pemaparan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI., Dra. Engko Sosialine Magdalene, Apt, M.Bio Med. Dan presentasi oleh Dra. Agusdini Banun Saptaningsih, Apt, MARS, Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI.

"Tujuan kegiatan ini untuk memberikan informasi dan meningkatkan kesiapan pelaku usaha bidang obat tradisional dan kosmetika, serta Dinas Kesehatan dalam penerapan sistem OSS dan memperlancar penerbitan sertifikat produksi sarana obat tradisional dan kosmetika melalui sistem e-licensing yang terintegrasi dengan OSS," kata Agusdini Banun Saptaningsih kepada Redaksi JamuDigital.Com, Rabu malam, 10 Oktober 2018.

Harapan kami, lanjut Agusdini Banun S., agar: Pelaku usaha mampu memahami alur proses Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS), Memberikan masukan bagi perbaikan regulasi maupun sistem, dan Pemutakhiran data pelaku usaha.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat GP. Jamu, Dwi Ranny Pertiwi Zarman, SE., MH. menjelaskan bahwa acara seperti ini, juga Focus Group Discussion (FGD) lainnya yang diselenggarakn oleh pemerintah perlu diapresiasi.

Mengingat ada banyak perubahan regulasi yang menuntut pelaku usaha untuk selalu up date informasi sampai tingkat teknis. Begitu juga dengan Asosiasi, sangat penting untuk dapat hadir dan terlibat mendampingi pelaku usaha dibawahnya, urai Dwi Ranny kepada Redaksi JamuDigital.Com.

"Benefit dari Permenkes ini untuk dunia usaha jamu: Akses perizinan yang ada lebih ringkas dan mudah, Akses informasi jika ada kendala dilapangan untuk asosiasi semakin mudah. Dapat memangkas waktu yang diperlukan dalam proses perizinan," ungkapnya.

Kemudian Dwi Ranny memberikan saran, bahwa pada saat penyampaian dalam hal teknis perlu benar-benar menguasai dan jelas dalam penyampaian informasi, lengkap dengan instansi teknis terkait, agar dapat semakin sinergis dan selaras. Contoh yang dapat dihadirkan dalam acara ini adalah Badan POM dan Perwakilan Perizinan di Provinsi/ DPMPTSP.

"Kami berharap agar ke depannya semakin baik dan mudah dalam proses perizinan di Indonesia. Pelaku usaha jadi lebih giat. Semoga regulasi yang ada juga tidak terlalu sering berubah. Hal ini, akan banyak menyita waktu untuk berbenah, jika ada regulasi baru," urai Dwi Ranny.

Menurut Direktur Eksekutif GP. Jamu Jawa Tengah, Stefanus Handoyo Saputro, bahwa Permenkes Nomor 26/2018 ini masih akan dilakukan beberapa revisi yang berkaitan dengan OSS untuk UKOT/UMOT dan lain-lain.

Sedangkan point pada sosialisasi ini perlu untuk meningkatkan sinkronisasi antar kementerian/lembaga, karena ada beberapa hal di dalam OSS ini yang nantinya dapat membuat UMKM Jamu tutup. Contoh di OSS, apabila di klik harus UKL/UPL, padahal jika UKOT/UMOT disuruh UKL/UPL beban biayanya yang berat, biasanya SPPL, katanya mengingatkan.Redaksi HerbaIndonesia.Com


Kolom Komentar
Berita Terkait

Belum ada berita