BPOM Mengajak Pebisnis Berkontribusi dalam Pelayanan Publik
Tanggal Posting : Rabu, 31 Oktober 2018 | 06:44
Liputan : Redaksi - Dibaca : 27 Kali
BPOM Mengajak Pebisnis Berkontribusi dalam Pelayanan Publik
Kepala Badan POM memberikan penghargaan kepada Pelaku Usaha, antara lain untuk Kategori Farmakovigilans kepada Dexa Medica. Foto: Dok. Dexa Group.

HerbaIndonesia.Com. Pelayanan publik mempunyai peran strategis dalam pertumbuhan sektor ekonomi obat dan makanan di Indonesia, sehingga BPOM RI terus melakukan perbaikan dalam bentuk deregulasi dan simplifikasi bisnis proses, serta pemanfaatan teknologi terkini, tanpa menurunkan standar keamanan, khasiat dan mutu.

Beberapa kebijakan yang telah diambil oleh BPOM RI dalam meningkatkan kualitas layanan publik pre-market dan post-market antara lain pengembangan sistem registrasi elektronik, simplifikasi bisnis proses, percepatan proses evaluasi melalui coaching clinic industri farmasi dan desk konsultasi registrasi, termasuk penerbitan Peraturan BPOM RI No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan.

Semua upaya peningkatan pelayanan publik BPOM RI, salah satunya ditujukan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.

"Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memasuki revolusi industri keempat atau industri 4.0, dimana sektor manufaktur nasional harus siap menuju perubahan besar. Industri farmasi, kosmetik dan produk herbal termasuk wellness industries pada revolusi ini. Dengan demikian, penguatan pelayanan publik BPOM RI jelas akan memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya konkrit BPOM RI diwujudkan melalui pengawalan implementasi Inpres 6/2016 Tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan," ungkap Kepala BPOM RI., Penny K. Lukito.

BPOM RI. juga meluncurkan E-sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan E-sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), implementasi aplikasi Surat Keterangan Ekspor (SKE) online, serta rencana implementasi aplikasi Surat Keterangan Impor (SKI) online ke seluruh Balai Besar/Balai POM di Indonesia sesuai mandatori Indonesia National Single Window (INSW). Upaya penguatan pengawasan post-market meliputi penerapan 2 Dimension Bar Code dan penguatan penindakan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang terus dilakukan untuk melindungi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing produk Obat dan Makanan.

Namun, apapun upaya BPOM RI, hasilnya tidak akan optimal tanpa dukungan Badan Pemeriksa Keuangan RI. (BPK RI.) selaku Pengawas Eksternal Kinerja Layanan Publik Instansi Pemerintah serta seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk pelaku usaha di bidang obat dan makanan.

Karena itu, hari ini Selasa (30/10) bertempat di Bandung, BPOM RI. mengundang BPK RI., anggota Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi, Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotek, serta Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Jawa Barat untuk hadir dalam Lokakarya "Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Melalui Sinergisme Dengan Pelaku Usaha".

Pelaksanaan lokakarya yang menghadirkan narasumber dari BPK RI., Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat ini, selain untuk mensosialisasikan terobosan yang dilakukan BPOM RI. dalam rangka perbaikan sistem pelayanan publik, juga untuk menjaring masukan dari pelaku usaha dan stakeholder lainnya untuk membangun sistem pelayanan publik BPOM RI. menjadi lebih baik.

"Kami berharap mitra kerja dan stakeholder BPOM RI. dapat memberikan saran dan masukan kontruktif dalam rangka perbaikan sistem pelayanan publik yang sedang kami kembangkan dan sempurnakan secara berkesinambungan untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya pelaku usaha." ujar Kepala BPOM RI. menyampaikan harapannya.

Di sela-sela lokakarya, Kepala BPOM RI juga berkesempatan menyerahkan Nomor Izin Edar (NIE) obat kepada PT. Sanbe Farma, PT. Kimia Farma (Persero) Tbk dan PT. Glaxo Smith Klaine Indonesia, sertifikat CPOB kepada PT. Ifars Pharmaceutical Laboratories dan PT. PIM Pharmaceuticals, sertifikat CDOB kepada PT. Enseval Putera Megatrading Cabang Depok dan PT. Bina San Prima (BSP) Cabang Tasikmalaya, serta sertifikat Farmakovigilans kepada PT. Bayer Indonesia, PT. Roche Indonesia, PT. Merck Sharp Dohme Indonesia (MSD), PT. Dexa Medica, PT. Kalbe Farma Tbk dan PT. Phapros Tbk.

Penny K. Lukito menegaskan bahwa BPOM RI terus melakukan upaya untuk menciptakan budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. "Semua ini tak lain untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Indonesia." tutupnya sebagaimana siaran pers yang yang dimuat di website Badan POM (www.pom.go.id)

Penghargaan Farmakovigilans
Untuk Penghargaan Kategori Farmakovigilans, salah satu penerimanya adalah PT. Dexa Medica. Penghargaan ini adalah Farmakovigilans kategori Perusahaan Modal Dalam Negeri, yang diserahkan oleh Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI., Penny Lukito kepada Director of Scientific and Business Development Dexa Medica, Raymond Tjandrawinata.

Penghargaan Farmakovigilans dari BPOM RI merupakan penghargaan yang diberikan kepada Dexa Medica atas pencapaian sebagai industri farmasi yang memiliki kepatuhan yang baik dalam melakukan pengawasan keamanan obat (farmakovigilans), sebagaimana yang tertuang dalam  Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Nomor HK.03.1.23.12.11.10690 Tahun 2011.

Dalam hal ini, Dexa Medica telah mengimplementasikan kegiatan farmakovigilans sejak 2003 atau jauh sebelum peraturan berlaku. Menurut peraturan hukum yang berlaku, pelaporan terhadap kegiatan farmakovigilans terdiri atas pelaporan spontan, berkala pasca pemasaran, studi keamanan pasca pemasaran, publikasi/literature ilmiah, tindak lanjut regulatori Badan Otoritas negara lain, tindak lanjut pemegang izin edar di negara lain, dan atau pelaporan dari perencanaan manajemen risiko.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh BPOM, sejak dikeluarkannya aturan mengenai Farmakovigilans, terjadi peningkatan jumlah laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan/Efek Samping Obat (ESO) dari tenaga kesehatan dan industri farmasi di Indonesia setiap tahunnya. Hasil analisis data Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang dilakukan pada Maret 2018, dari total 206 industri farmasi di Indonesia terdapat 105 industri yang telah melaporkan farmakovigilans ke BPOM.

"Sektor kesehatan merupakan penggerak ekonomis yang strategis termasuk makanan, obat dan obat tradisional, serta suplemen yang harus kami tingkatkan efektivitas penggunaannya. Hal ini sesuai dengan komitmen BPOM dalam mengimplementasikan nawacita ke-5 yakni meningkatkan kualitas hidup manusia dan ke-7 tentang mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi," kata Penny K. Lukito.

Atas kepatuhan tersebut, Dexa Medica merupakan salah satu perusahaan yang mendapat penghargaan Farmakovigilans, karena dinilai sangat aktif melakukan kegiatan farmakovigilans. Raymond Tjandrawinata mengatakan penghargaan ini menjadi bukti bahwa Dexa Medica senantiasa menjalankan praktik kepatuhan terhadap regulasi industri farmasi di Indonesia.

"Farmakovigilans sangat penting bagi praktik kefarmasian untuk menunjang mutu dan keselamatan pasien. Dexa selalu mengutamakan kedua aspek yang hakiki ini sesuai amanah pendiri Dexa Medica Bapak Rudy Soetikno. Dalam hal ini, tim farmakovigilans Dexa Group sudah menjadi mitra BPOM bahkan menjadi narasumber pada setiap kegiatan BPOM yang berhubungan dengan peraturan farmakovigilans," jelas Raymond Tjandrawinata, dalam siaran pers yang dikirim oleh Corporate Communication Dexa Group kepada Redaksi HerbaIndonesia.Com.


Kolom Komentar
Berita Terkait