BPOM Inisiasi agar Konsorsium Fitofarmaka segera Terbentuk
Tanggal Posting : Kamis, 3 Januari 2019 | 08:41
Liputan : Redaksi - Dibaca : 121 Kali
BPOM Inisiasi agar Konsorsium Fitofarmaka segera Terbentuk
Foto: Peserta Rapat Konsorsium Fitofarmaka yang diadakan oleh BPOM di Jakarta, pada 14 Desember 2018.

HerbaIndonesia.Com. BPOM menginisiasi dan terus mendorong agar Konsorsium Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka segera terbentuk, sehingga dapat segera melakukan langkah-langkah yang strategis. Kepala BPOM mengundang para pihak yang terkait untuk berkoordinasi pada 14 Desember 2018, di Jakarta.

Hal tersebut untuk merealisasikan amanat Inpres Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, dan MoU antara Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Langkah awal telah dilaksanakan yaitu dengan menggelar FGD tentang Percepatan Pengembangan dan Peningkatan Pemanfaatan Fitofarmaka, kemudian dilanjutkan dengan persiapan pembentukan Konsorsium Fitofarmaka.

Kepala Badan POM, Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP pada Jum’at, 14 Desember 2018, bertempat d Hotel Aryaduta Jakarta, mengundang para pihak untuk koordinasi Pembahasan Konsorsium Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka.

Dengan agenda: Roadmap dan Plan of Action, serta menyiapkan draft Surat Keputusan Konsorsium Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka.

Rapat dipimpin oleh Kepala BPOM, Pengantar diskusi oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Dilanjutkan paparan masing-masing bidang konsorsium: Bidang bahan baku, Bidang teknologi farmasi dan standarisasi, Bidang uji praklinik dan uji klinik, Bidang pelayanan kesehatan tradisional, Bidang promosi fitofarmaka, Bidang monitoring dan evaluasi. Diteruskan dengan diskusi yang dipimpin oleh Kepala BPOM.

Kementerian dan Lembaga yang terlibat dalam Konsorsium: Kementerian Kesehatan, LIPI, Kementerian Perdagangan, Kemenristek Dikti, Kemeneterian Pertanian, BPPT, Badan Penelitian & Pengembangan Pertanian, Kemenko PMK, Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, Kemenko Perekonomian, Kementerian BUMN, BKPM.

Langkah yang telah dan akan dilakukan oleh BPOM:

  • FGD Percepatan Pengembangan dan Peningkatan Pemanfaatan FF. 12 April 2018: menyusun prioritas produk yang akan dikembangkan sebagai fitofarmaka serta menjaga Kontinuitas dan mutu bahan baku.
  • Rapat teknis pembahasan. 31 Mei 2018: Kesepakatan untuk mendukung percepatan pengembangan Fitofarmaka dengan membentuk Konsorsium
  • Pada 3 September 2018: Tersusunnya 15 kandidat prioritas penyakit yang akan dikembangkan menjadi FF dan disepakatinya pembentukan 7 (tujuh) bidang Konsorsium Nasional
  • Pada 11-12 Oktober 2018: a. Tersedia 32 kandidat tanaman dengan 13 prioritas penyakit yang akan diteliti dan dikembangkan menjadi FF dan roadmap Konsorsium Nasional. b. Masing-masing bidang konsorsium telah sepakat dalam mendukung penelitian kandidat FF yang akan diteliti
  • Pada 19 November 2018: MoU dengan Kementerian Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, terkait pendanaan penelitian
  • Pada 14 Desember 2018: Rapat Pembahasan Konsorsium
  • Tahun 2019:
  1. Pertemuan dengan dokter-dokter pengguna Herbal (Januari)
  2. Pertemuan dengan Menteri-Menteri dan setingkat Menteri (Januari)
  3. Pencanangan Konsorsium Fitofarmaka (Februari)

Tentang Uji Klinik Fitofarmaka

Menurut dr. Inggrid Tania, M.Si, saat dihubungi Redaksi JamuDigital.Com yang menanyakan tentang isyu mahalnya biaya riset Fitofarmaka, dijelaskan bahwa uji klinik percepatan Fitofarmaka sebenarnya tidak berbiaya tinggi, sebab merupakan pragmatic trial, bukan explanatory trial.

"Idealnya memang berupa RCT (Randomized Controlled Clinical Trial), dan itu tidak memakan biaya besar, karena tidak sampai menjelaskan mekanisme kerja. Sebab prinsipnya hanya membandingkan antara pre- dengan post-intervention, sehingga kita dapat melihat clinical effectiveness dari kandidat Fitofarmaka yang kita uji," dr. Inggrid Tania, M.Si usai mengikuti rapat Konsorsium Fitofarmaka.

Dia memberikan contoh di India. Di sana, bahkan sebagian besar uji kliniknya berupa open label trial. Tapi di sini, kita akan tetap mencoba untuk lebih baik dari India dengan melakukan RCT yang tidak berbiaya tinggi, demi memberikan pembuktian khasiat yang lebih meyakinkan.

Hal lain yang juga mengemuka adalah tentang product oriented dan market-oriented. "Success story dari PT Dexa Medica yang berhasil memasarkan produk-produk Fitofarmaka dapat dijadikan contoh oleh perusahaan lain yang akan mengembangkan Fitofarmaka," dr. Inggrid Tania menambahkan.

Walaupun saat ini Fitofarmaka belum masuk ke dalam sistem JKN, pangsa pasar Fitofarmaka sebenarnya cukup besar. Selain dapat dijual bebas dan dapat juga diresepkan oleh dokter, potensi dimanfaatkan oleh Hattra dan Nakestrad pada berbagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Fitofarmaka tetap ada kesempatan bagus, di mana setiap Rumah Sakit biasanya punya paket-paket obat Ina-CBGs untuk penyakit-penyakit tertentu, sehingga pada beberapa Rumh Sakit di Daerah, Fitofarmaka sudah dimasukkan pada paket-paket obat tersebut.

"Harus terus dibangun optimisme bersama, termasuk optimisme para pengusaha yang tergabung pada di GP. Farmasi dan GP. Jamu. Kepala BPOM juga sangat antusias memimpin rapat konsorsium nasional Fitofarmaka ini," urai dr. Inggrid Tania.

Berikut ini para pihak yang diundang rapat Konsorsium Fitofarmaka:

I. Kementerian/Lembaga Pemerintah

  • Deputi Bidang llmu Pengetahuan Teknik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
  • Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
  • Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan
  • Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan
  • Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
  • Direktur Jenderal Holtikultura, Kementerian Pertanian
  • Deputi Bidang Teknologi, Agroindustri dan Bioteknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
  • Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
  • Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
  • Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  • Kepala Badan Penelitian. Pengembangan dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  • Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusla dan Kebudayaan
  • Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan lndustri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  • Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
  • Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal

ll. Ketua Bidang-Bidang Konsorsium :

  • Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional. Kementerian Kesehatan
  • Direktur Pengembangan Teknologi Industri. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
  • Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Kementerian Pertanian
  • Direktur Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, BPOM
  • Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, BPOM
  • Asisten Deputi Bidang Pelayanan Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

III. Narasumber Ahli

  • Prof. Dr. Suwidjiyo Pramono, DEA, Apt
  • Prof. dr. Purwantyastuti, M.Sc. Sp.FK
  • Prof. Dr. Elin Yulinah, Apt
  • Dr. Elfahmi, Apt
  • dr. Inggrid Tania, M.Si

IV. Badan Pengawasan Obat Dan Makanan

  • Sekretaris Utama
  • Inspektur Utama
  • Plt. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
  • Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
  • Plt. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
  • Deputi Bidang Penindakan
  • Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
  • Direktur Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
  • Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
  • Direktur Pengawasan Kosmetik
  • Kasubdit Registrasi Produk dan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
  • Kasubdit Penilaian Uji Pra KIinik/Klinik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Dokumen Informnsi Produk Kosmetik

V. Perwakilan Asosiasi

  • Ketua Ikatan Dokter Indonesia
  • Ketua Ikatan Apoteker Indonesia
  • Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia
  • Ketua GP Jamu

VI. Pelaku Usaha

  • PT. Dexa Medica
  • PT. Kimia Farma
  • PT. Soho Industri Pharmasi
  • PT. Phapros
  • PT. Deltomed Laboratories
  • PT. lndofarma
  • PT. Kalbe Farma
  • PT. HRL Internasional

VII. Lembaga Pendidikan

  • Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
  • Dekan Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung. Redaksi HerbaIndonesia.Com


Kolom Komentar
Berita Terkait