9 Tokoh Nasional Mengapresiasi Kinerja Badan POM (Serial-2)
Tanggal Posting : Minggu, 28 Juli 2019 | 01:00
Liputan : Redaksi - Dibaca : 15 Kali
9 Tokoh Nasional Mengapresiasi Kinerja Badan POM (Serial-2)
Foto bersama sebagian undangan saat menerima buku: Badan POM Hadir, Kerja Bersama untuk Bangsa, dan Tampilan halaman 12-13 buku tersebut.

HerbaIndonesia.Com. Inilah key points yang disampaikan oleh sembilan tokoh nasional kepada Badan POM: Sinergitas untuk meningkatkan perlindungan konsumen, Peningkatan daya saing, Reformasi birokrasi, Meningkatnya pelayanan publik, Inovasi pembentukan Loka POM, Penguatan Konsep ABG, Pemberantasan produk illegal dan Jamu BKO, Pengawasan Penjualan Online lebih ketat, Program Online Single Submission (OSS), Pemanfaatan Aplikasi di Era Industri 4.0, Mendorong pengembangan Bahan Baku Obat Herbal dari biodiversitas Indonesia untuk menuju kemandirian bahan baku obat (mendukung konsep substitusi Bahan Baku Kimia yang masih impor dengan bahan baku herbal), Percepatan Produk Fitofarmaka masuk pasar setiap tahun, Pengembangan Jamu sebagai warisan budaya bangsa adalah point-point penting yang dikemukakan oleh sembilan tokoh yang mengkritisi dan mengapresiasi kinerja Badan POM dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini.

Key points tersebut tertuang dalam Bab X, Testimoni, dalam buku yang ditulis Kepala Badan POM, Penny K. Lukito, berjudul "BADAN POM Hadir, Kerja Bersama untuk Bangsa.

Buku tersebut diatas, telah dibagikan kepada para tamu undangan yang hadir pada saat acara "Dialog Kinerja 3 Tahun Badan Pengawas Obat dan Makanan" dengan tema "Badan POM Hadir, Kerja Bersama untuk Bangsa," pada Senin, 22 Juli 2019, di Gedung BPOM Jakarta. Dihadiri oleh berbagai pejabat lintas sektor Kementerian/Lembaga, LSM, Asosiasi Pengusaha di bidang Obat & Makanan, serta Media.

Sembilan tokoh nasional tersebut adalah: Enggartiasto Lukita (Menteri Perdagangan RI.), Dede Yusuf Macan Efendi (Ketua Komisi IX DPR RI.), Irwan Hidayat (CEO Sido Muncul), Tulus Abadi (Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia- YLKI), Prof. Rhenald Kasali Ph.D (Rumah Perubahan), Ferry Soetikno (CEO Dexa Group), Andre Sukendra Atmadja (Direktur Utama PT. Mayora Indah,Tbk), Dwi Ranny Pertiwi Zarman (Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia- GP Jamu), dan Adhi S. Lukman (Ketua Gapmmi).

Berikut ini, ringkasan Testimoni 9 Tokoh Nasional yang ‘mengkritisi’ dan memberikan apresiasi atas kinerja Badan POM, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini:

1.EGGARTIASTO LUKITA (Menteri Perdagangan RI.): "Sinergitas Kemendag Badan POM Semakin Baik".

  • Dalam 3 tahun terakhir ini telah terjalin koordinasi dan kerja sama yang baik diantara Kementerian Perdagangan dengan Badan POM, sehingga tercipta sinergitas dalam rangka peningkatan perlindungan konsumen, peningkatan daya saing, produk obat dan makanan, serta pengamanan pasar dalam negeri. Sinergitas tersebut diwujudkan dalam bentuk antara lain:
  • Nota kesepahaman di bidang pengawasan dan pembinaan dalam upaya perlindungan konsumen serta peningkatan daya saing produk obat dan makanan.
  • Kegiatan pengawasan terhadap barang beredar, khususnya bahan berbahaya yang dapat memberikan efek negatif bagi K3L (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan) yang telah dilakukan oleh Badan POM dan Kementerian Perdagangan merupakan satu kesatuan pengawasan dari hulu hingga hilir.
  • Pertukaran informasi dan komunikasi yang baik, sehingga kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara optimal.
  • Kegiatan dan kerja sama yang telah dilakukan dalam 3 tahun kepemimpinan Kepala Badan POM Dr. Ir. Penny. K. Lukito, MCP. kami rasakan telah berjalan efektif dan efesien, serta memberikan dampak positif bagi peningkatan perlindungan konsumen, peningkatan daya saing produk obat dan makanan, serta pengamanan pasar dalam negeri. Kedepan, kami mendukung penuh kerja sama kedua instansi ditingkatkan lagi.

2.FERRY SOETIKNO (CEO Dexa Group): "Kepala Badan POM dengan Beragam Terobosan".

  • Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di bawah kepemimpinan Ibu Penny Kusumastuti Lukito mengalami banyak terobosan baru. Reformasi birokrasi dalam membangun relasi serta kerja sama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, membawa BPOM semakin kuat dan solid sebagai lembaga pemerintah yang strategis dalam pengawasan peredaran obat dan makanan di Indonesia.
  • Ibu Penny juga berperan untuk mempersiapkan industri farmasi mendukung suksesnya program JKN, khususnya dalam hal pembinaan dan pengawasan standar kualitas serta keamanan obat. Untuk memperluas dan memperkuat pengawasan dalarn peredaran obat dan makanan, Ibu Penny membentuk Deputi IV Bidang Penindakan. Harapannya peredaran obat palsu, obat keras bisa ditindak. Langkah konkret lainnya, adalah memanfaatkan teknologi digital dengan menerapkan sistem registrasi secara online dan rencana penggunaan 2D barcode.
  • Terkait Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, Ibu Penny mendorong pengembangan bahan baku obat herbal dari biodiversitas Indonesia, sehingga terjadi kemandirian bahan baku Fitofarmaka dan Obat Herbal Terstandar (OHT). Regulasi ini sangat bagus untuk mengembangkan sebanyak mungkin obat berbahan baku dari alam Indonesia. Saya ingat betul bagaimana Ibu Penny menginisiasi pembentukan Satuan Tugas Usaha Percepatan Pengembangan Produk Biologi dan Fitofarmaka, di mana BPOM melibatkan beberapa kementerian/ lembaga, institusi penelitian dan pendidikan, serta pelaku usaha.
  • Saya juga mengapresiasi langkah Ibu Penny yang turut menginisiasi pertemuan para regulator pengawas obat dan makanan negara -negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan mengajak industri farmasi di Tanah Air untuk bersama-sama menyiapkan diri memasuki pasar farmasi dari negara-negara anggota OKI, terutama di Timur Tengah.
  • Melihat hal-hal di atas, menurut saya, apa yang dilakukan Ibu Penny bagi industri farmasi di Indonesia harus dilanjutkan dengan terobosan-terobosan lainnya. Inisiatif yang telah dilakukan Ibu Penny selama kepemimpinan beliau di BPOM, diharapkan tidak berhenti begitu saja. Industri farmasi harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan semakin mandiri dan berdaya saing, serta memberikan dampak yang positif terhadap kontribusi investasi industri di Indonesia.

3.IRWAN HIDAYAT (CEO Sido Muncul): "Kehadiran Badan POM Semakin Terasa".

  • Pertama, saya mengucapkan selamat kepada Ibu Penny K. Lukito. Dalam tiga tahun kepemimpinan beliau, telah menunjukkan perubahan sangat signinan. Sebagai pelaku usaha, saya telah menikmati sejumlah terobosan dan kreativitas yang dilakukan Badan POM, baik dari sisi kelembagaan maupun layanan, yang mendorong kami sebagai pelaku usaha ikut tumbuh dan berkembang.
  • Kedua, Badan POM saat ini saya nilai lebih dinamis, juga lebih pro aktif. Yang penting untuk dicatat juga, Badan POM lebih mau mendengar dan melayani. Istilah saya, Badan POM mau menjemput bola. Ini luar biasa. Badan POM, sering melakukan audiensi dengan mitra kerja, dan merespon keluhan dengan baik. Jadi tidak monoton. Saya mendengar dan juga mengalami sendiri usulan-usulan dari mitra kerja direspon secara positif, bahkan banyak yang sudah dituangkan dalam kebijakan yang memberi ruang mitra berkembang baik. Ini baik buat iklim usaha, juga terutama untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Dibentuknya desk registrasi di daerah misalnya, yang infonya sudah mencapai 40 buah, terbukti sangat membantu pengusaha di daerah. Termasuk juga adanya layanan secara online. Ini memudahkan dan menghemat biaya. Kawan-kawan pengusaha di daerah tidak perlu harus bolak-balik ke Jakarta.
  • Ketiga, saya mengapresiasi dan merespon positif dibentuknya Deputi IV Bidang Penindakan. Kehadiran Deputi IV tersebut, semakin memperkuat dan mempertajam taji Badan POM untuk melakukan pengawasan dan sekaligus penindakan. Sebagai pelaku usaha, saya merasa senang jika mendapat pengawasan dengan ketat. Kenapa? Sebenarnya, semakin ketat pengawasan itu justru semakin baik bagi pengusaha. Kami di Sido Muncul, jujur saja saya katakan bisa berkembang seperti ini, karena kami mengikuti peraturan yang ada. Kami selalu taat dengan undang-undang. Menurut saya, pengawasan ketat itu justru semakin positif. Karena, kalau produk kita lolos dari pengawasan yang ketat itu, berarti produk kita semakin teruji. Pada giliran berikutnya, kualitasnya akan semakin baik dan dipercaya konsumen.
  • Keempat, saya berharap kinerja Badan POM terus ditingkatkan dengan inovasi yang lebih kreatif. Juga harus mampu merespon dengan cepat perubahan di masyarakat, seiring dengan perubahan teknologi yang semakin cepat, khususnya dalam pengawasan produk-produk obat dan makanan yang dijual secara online. Saya yakin, terobosan-terobosan baru, tapi tidak melanggar peraturan, akan berdampak positif dan mampu membuat pengusaha lokal tumbuh dengan baik. Sehingga potensi besar pasar dalam negeri yang besar ini bisa dinikmati pengusaha lokal, dan tidak didominasi produk luar. Produk lokal harus berjaya di negeri sendiri.
  • Kelima, saya berharap Badan POM terus melakukan terobosan dan inovasi baru yang bisa mendorong usaha seperti kami di bidang jamu ini, bisa terus berkembang dan tumbuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terobosan itu misalnya, Badan POM bisa merilis tanaman yang semula masuk daftar negatif, menjadi positif. Negeri kita ini kaya dengan tanaman obat. Hanya saja, saat ini baru sekitar 350-an tanaman obat yang bisa dimanfaatkan. Saya percaya, keahlian dan sarana serta prasarana yang dimiliki Badan POM mampu melakukan penelitian terhadap tanaman yang masih terdaftar dalam negatif list. Misalkan, Badan POM bisa merilis 10 tanaman per tahun, tentu sangat bermanfaat. Ini jelas akan membawa kemajuan masyarakat.
  • Kedepan, keenam, saya memahami bahwa kerja besar yang jadi tanggung jawab Badan POM bukan hal mudah. Ibu Penny yang berlatar belakang non farmasi, telah memberi warna tersendiri yang membawa Badan POM bergerak dinamis. Saya sepernuhnya percaya, kedepan seluruh awak Badan POM bisa lebih dinamis mengikuti perkembangan yang ada. Jajaran Badan POM mampu memunculkan inovasi dan terobosan-terobosan baru yang membawa dampak positif bagi bangsa. Saya optimis kehadiran Badan POM dalam dinamika besar pergerakan bangsa ini akan semakin nyata, semakin terasa manfaatnya bagi masyarakat, sebagaimana telah ditunjukkannya dalam tiga tahun terakhir. Bravo Badan POM!

4.DWI RANNY PERTIWI ZARMAN (Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia -GP Jamu): "Pelayanan BPOM Makin Meningkat"

  • Kami selaku Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu) mengapresiasi banyaknya perubahan positif yang terjadi selama kepemimpinan Ibu Penny Kusumastuti Lukito sebagai Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sejak dilantik Presiden Joko Widodo pada 20 Juli 2016. Secara umum, kami apresiasi langkah Ibu Penny mengundang asosiasi dan pelaku usaha untuk duduk bersama dalam penyusunan regulasi dan ini perlu dilanjutkan. Kami juga merasakan adanya perubahan dalam percepatan pelayanan registrasi di Balai Besar POM di daerah, terutama pada Balai Besar POM Semarang dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di balai Besar POM di kedua daerah ini, pelaku usaha termasuk Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dibimbing sekaligus dibantu dalam proses pengajuan SKPA 1-3. Begitu pula dengan proses registrasi bagi yang sudah makin banyak kemajuan.
  • Dengan adanya Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM, maka nampak perubahan-perubahan menuju peningkatan pelayanan publik di BPOM itu sendiri. Salah satu contohnya adalah Pelayanan Prima dan Crash Program internal BPOM sudah pasti banyak membantu industri di daerah. Kami juga memohon agar bisa lebih sering diagendakan sehingga nwmudahkan dalam melakukan konsultasi. Dan hendaknya evaluasi bisa dilakukan, ada standarnya, sehingga jika ada produk varian hasil evaluasinya bisa sama. Untuk jenis pelayanan lain kami rasa sudah meningkat dan perlu diberi apresiasi. Kami juga mengapresiasi diterbitkannya surat peringatan dari pengawasan tidak langsung, dimana pelaku usaha saat ini diminta klarifikasi terlebih dahulu untuk melihat kemungkinan kalau produsen tidak tahu tentang peredaran brosur yang dibuat pihak lain ataupun ada pihak yang memalsukan produk.
  • Begitu juga layanannya, saat ini BPOM sudah lebih mempermudah proses perizinan di bebe1apa bidang. Personelnya pun sudah lebih ramah dan mampu menjelaskan pelmasalahan dengan lebih clear sehingga kita Jadi lebih mengerti akan masalah yang ada dan bisa disepakati solusinya, seperti untuk masalah penandaan, peringatan perhatian dan persyaratan mutu mohon untuk dikaji ulang. Kami juga sangat terbantu dengan hadirnya layanan online BPOM di era kepemimpinan Ibu Penny. Layanan online selain lebih ramah lingkungan karena paperless, juga memudahkan pendaftar registrasi obat untuk tidak perlu ke BPOM hanya sekadar menyerahkan hardcopy dari dokumen. Selain itu, tahapan atau proses pengurusan juga bisa kita ketahui dari update berdasarkan sistem online. Sebaiknya hasil evaluasi bisa diunggah dan revisi desain juga, sehingga kita tidak perlu ambil revisi penandaan dan menpercepat proses.
  • Disamping itu, proses pengambilan Nomor Izin Edar (NIE) bisa lebih cepat dan proses daftar usaha bisa diajukan satu tahun ke di depan sehingga begitu NIE baru muncul, kita masih dapat menggunakan kemasan lama tanpa pengajukan pendaftaran variasi kemasan lama. GP Jamu juga melihat bahwa bidang penindakan perlu ditingkatkan, terutama untuk kasus-kasus bahan kimia obat (BKO), pemalsuan produk, dan jamu ilegal yang merugikan pelaku usaha yang sudah legal. Penyamaan persepsi serta pengetahuan dan kemampuan petugas, baik di pusat maupun di daerah harus terus diupayakan. Jangan sampai ada gap, baik antara kemampuan petugas di pusat dengan di daerah atau petugas-petugas sesama Balai Besar POM. Kami masih menemukan adanya ketidaksiapan terutama dalam mengakses informasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) secara bertahap.
  • Dalam bidang regulasi terkait sarana, produk maupun standar-standar dimohon agar membuatnya sesuai dengan standar obat tradisional/jamu, jangan terlalu ditarik ke arah industri farmasi, kecuali yang bersangkutan merupakan sarana industri farmasi. Kalau terlalu dipaksakan, maka industri obat tradisional (IOT) akan banyak yang gulung tikar, berhenti beroperasi (menambah pengangguran) atau turun menjadi UKOT. Demi kemajuan BPOM bersama para mitranya kami mengusulkan dua hal. Pertama, BPOM harus terus berupaya menggali kebutuhan maupun kendala-kendala para mitra, juga pelaku usaha. Hendaknya setiap informasi yang masuk untuk peningkatan dan pengembangan dunia usaha khususnya jamu/obat tradisional. Ini agar nantinya bisa semakin banyak pelaku usaha yang legal dan maju usahanya. Terkait regulasi untuk jamu atau obat tradisional, diperlukan regulasi-regulasi yang pas dan tepat dan tidak disamakan dengan obat. Ada kekhususannya, walaupun itu sarananya berupa IOT, mempertimbangkan jamu adalah aset bangsa yang kalau regulasinya semakin diperketat, maka akan berdampak kepada kelestarian jamu itu sendiri. Sementara di saat bersamaan, produk-produk dari luar, baik yang legal bahkan ilegal masuk dengan mudah ke Indonesia.

5.DEDE YUSUF MACAN EFENDI (Ketua Komisi IX DPR RI.): "Perubahan Positif Badan POM".

  • Selaku mitra kerja Badan POM, saya sebagai anggota DPR RI menilai, kinerjanya sangat baik. Saya berharap Ibu Penny Lukito bisa terus bersama dengan Badan POM dan senantiasa mampu melakukan perubahan-perubahan yang positif dalam pengawasan berbagai macam produk obat, makanan, dan kosmetik di dalam negeri lima tahun ke depan. Ada tiga hal yang menjadi catatan, sebagai wujud apresiasi saya.
  • Pertama, terciptanya Command Center yang gunanya untuk memudahkan koordinasi dengan seluruh balai di daerah. Fasilitas ini sangat penting di mana instansi ini adalah pelayanan yang melayani setiap teguran masyarakat yang merasa dirugikan atas beredarnya produk-produk ilegal. Sehingga unek-unek dari rakyat dapat disampaikan langsung kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak tegas para oknum yang mendistribusikan produk ilegal. Melalui command center ini, banyak produk-produk ilegal yang dapat membahayakan jiwa masyarakat dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan bobot masalahnya. Jika ringan maka hanya sebatas ditindak sita oleh pihak Badan POM. Sebaliknya, bila berat maka akan segera berkoordinasi dengan Kepolisian untuk menindak secara tegas oknum yang mendistribusikan produk yang ilegal.
  • Kedua, Ibu Penny satu-satu pemimpin Badan POM yang melibatkan para masyarakat di desa-desa untuk berperan aktif melakukan pengawasan. Sosialisasi yang dilakukan oleh beliau mampu menggerakkan masyarakat desa untuk lebih peduli dengan lmalitas bahan-bahan yang dikonsumsi sehari-hari. Keterlibatan masyarakat ini diperlukan, karena terdapat indikasi korban dari produk ilegal di atas yang menyasar pada korban yang berada di pedesaan. Alasannya, masyarakat di sana tidak akan terjangkau informasi dari media massa yang berkaitan dengan distribusi produk ilegal yang bisa saja membahayakan diri ketika dikonsumsi terus-menerus. Saat ini banyak masyarakat desa yang sudah menyadari arti pentingnya ikut aktif dalam kegiatan pengawasan obat, makanan, dan kosmetik. Sehingga dapat meminimalisir jumlah korban yang bisa saja berjatuhan saat mengkonsumsi produk yang ilegal. Diketahui, banyak produk ilegal di Indonesia saat ini makanan banyak yang kadaluarsa, obat banyak yang palsu, dan kosmetik yang berkandungan zat berbahaya merkuri.
  • Ketiga, layanan perizinan obat, makanan, dan kosmetik berbasis teknologi internet di bawah pimpinan beliau semakin mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Dampaknya sangat positif yakni banyak dari para pelaku usaha yang mengaku semakin mudah mendapatkan pelayanan perizinan dengan waktu relatif lebih cepat. Semakin mudahnya kepengurusan izin yang diberlakukan secara online dalam tiga tahun ini, juga membuat iklim industri semakin baik. Karena banyak dari pelaku usaha yang bisa memangkas biaya perizinan yang dahulu hanya bisa diurus secara manual dengan mendatangi Badan POM, yang memakan biaya cukup tinggi dan memakan waktu yang lama. Akibatnya, hal tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan pelaku usaha baru yang ingin mencoba peruntungan dengan cara terjun menggeluti usaha makanan, obat, maupun kosmetik di dalam negeri. Tiga hal tersebut saya nilai sangat menonjol dalam tiga tahun terakhir ini. Meski awalnya, tidak terasa. Saya nilai positif sikap Ibu Penny yang mau belajar dari awal mengenai berbagai kebijakan terkait pengawasan obat, makanan, dan kosmetik. Kemudian, sikap membuka diri kepada pihak luar untuk memberikan masukan yang positif berkaitan dengan tugas dan fungsi lembaganya.
  • RUU Waspom. Dukungan anggaran merupakan satu-satunya jawaban dari hal itu. Tambahan darah muda yang energik dan memiliki kompetensi yang mumpuni di seluruh daerah, menjadi garda terdepan dalam menjaga produk yang beredar di masyarakat. Dalam hal legislasi, kami telah berupaya secepat mungkin untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengawasan Penggunaan Obat dan Makanan (Was POM). Bahkan, akan kami kebut supaya dapat diselesaikan pada akhir 2019, sebelum masa periode ini habis. Tujuannya, dapat menciptakan Badan POM seperti KPK yang dapat menindak tegas pelaku pengedar obat, makanan, dan kosmetik ilegal. Adanya perundangan ini, tentunya akan menjadi payung hukum dalam hal pengawasan obat, makanan, dan kosmetik. Karena berlandaskan aturan ini nantinya akan membuat para kepala daerah tingkat satu dan dua dapat mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang menjamin masyarakat dalam mengkonsumsi obat, makanan, dan lain sebagainya.
  • Kerja Bersama dengan K/L. Idealnya, Badan POM bisa memverifikasi setiap informasi produk makanan, obat, dan kosmetik yang ada di dunia maya. Jika ada situs dan akun medsos yang terindikasi menjajakan produk ilegal dapat langsung di tutup langsung saat itu juga. Namun kebijakan itu, sepenuhnya milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bukan di tangan Badan POM. Bagaimana pun Badan POM harus mampu menggandeng instansi di atas, di tengah perubahan-perubahan teknologi yang semakin modern. Seiring perkembangan teknologi juga semakin terbukanya pintu transaksi jual beli produk makanan, obat, dan kosmetik di berbagai platform medsos dan situs internet. Bergandengan tangan dengan Kemkominfo, sebenarnya sudah dirajut oleh Badan POM, sewaktu berkoordinasi terkait dengan pengawasan iklan rokok diberbagai media online, cetak, dan lain-lain. Hal ini merupakan angin segar yang dapat diteruskan untuk menuju kerja sama dalam mengawasi peredaran makanan, obat, dan kosmetik di berbagai platform medsos dan situs internet.

6.Prof. RHENALD KASALI Ph.D (Rumah Perubahan): "Inovatif di Era Industri 4.0".

  • Abad ke-21 ditandai dengan lompatan Industri 4.0. Di era ini, teknologi merasuk ke berbagai lini kehidupan. Bahkan industri obat dan makanan pun telah bergabung ke dalam super apps. Dengan gadget di tangan, hampir semua hal bisa dilakukan. Ya, kini kita hidup di era #MO (Mobilisasi dan Orkestra). Era di mana teknologi menjadi katalisator yang mengubah perilaku individu, sehingga tangan manusia gatal untuk tidak terlibat dalam proses sharing-shaping informasi (dan pengetahuan) dan menjadi partisipan dalam produksi, memberi saran atau feedback, sampai ikut membiayai melalui crowdfunding. Masyarakat, korporasi, termasuk pemerintahan ikut terlibat dalam proses #MO sehingga mobilisasi opini dan orkestrasi produksi berjalan beriringan. Sayangnya, tak sedikit yang terjebak dalam paradigma berpikir lama, sehingga tergagap-gagap menyikapi pesatnya perubahan zaman. Sektor korporasi mulai bisa bergerak lincah, meskipun sebagian masih tertatih-tatih. Saya sempat was-was. Bagaimana dengan lembaga-Iembaga pemerintahan?
  • Budaya birokratis dan pola pikir lama sebagaimana yang disampaikan bapak Presiden Joko Widodo seringkali menghambat laju inovasi. Ujung-ujungnya, layanan yang diberikan tak sesuai dengan harapan publik yang kini sudah hidup di era teknologi. Tapi, ketika melihat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bekerja, saya cukup lega. Roda perubahan bergulir kencang di sini. Peran BPOM memang strategis karena cakupan pengawasannya begitu luas, meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, hingga pangan olahan. Saya mengamati, dalam beberapa tahun terakhir ini, di era kepemimpinan Penny Kusumastuti Lukito, BPOM banyak menelurkan inovasi penting dan bermanfaat bagi publik. Salah satunya adalah Aplikasi Cek BPOM yang bisa diinstall dan dijalankan di handphone. Saya cek di PlayStore, angka download-nya sudah tembus lebih dari 100 ribu. Artinya, aplikasi ini sudah cukup banyak digunakan publik. Ada pula inovasi pengawasan obat dan makanan melalui 2D Barcode. Sistem ini memungkinkan publik untuk melakukan identifikasi dan autentikasi produk dengan cara memindai barcode, sehingga bisa diketahui legalitas nomor izin edar produk.
  • Salah satu inovasi lain yang ingin saya highlight adalah inovasi pendirian 40 Loka POM di berbagai kabupaten/kota pada tahun 2018 lalu. Ini merupakan langkah jemput bola yang dilakukan BPOM untuk membantu para pelaku UMKM di daerah dalam melakukan registrasi maupun notifikasi produk. Dengan begitu, pelaku usaha tak perlu lagi mengurus semuanya ke kantor pusat BPOM di J akarta, sehingga lebih efisien waktu dan biaya. Dengan berbagai inovasi itu, saya kira kita layak memberikan apresiasi atas kinerja BPOM. Namun harus disadari, teknologi berkembang begitu pesat. Tuntutan publik atas perbaikan layanan pun akan kian kuat. Karena itu, semangat inovasi harus menyatu dalam denyut nadi organisasi.

7. ADHI S. LUKMAN (Ketua GAPMMI): "Badan POM Komit Dukung Pertumbuhan Industri, Jaga Kepentingan Konsumen, dan Keamanan Pangan".

  • Saya menilai kinerja Badan POM secara umum cukup baik dan mengalami perkembangan positif. Pada awalnya memang kinerja lembaga ini memang masih belum terlihat optimal. Barangkali karena masih perlu melakukan penyesuaian dan penjajakan. Namun memasuki tahun-tahun berikutnya terlihat mengalami percepatan. Hal itu membuat kamipun semakin percaya Badan POM memegang teguh prinsip mendukung Pertumbuhan industri, menjaga kepentingan konsumen, serta menjaga keamanan pangan. Banyak hal positif yang telah dilakukan Badan POM khususnya dalam hal mempercepat proses registrasi, pendaftaran kandungan makanan (indegrient), dan sebagainya. Namun ke depan tantangan yang dihadapi semakin besar, mengingat pendaftaran dan registrasi produk pangan dan obat-obatan semakin lama semakin banyak jumlahnya. Dengan begitu dibutuhkan langkah untuk memperkuat infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM guna mengakomodasi kecepatan pertumbuhan produk.
  • Selama tiga tahun terakhir kepemimpinan Ibu Penny, sudah terlihat upaya yang sangat kuat untuk memperkuat infrastruktur serta SDM yang memadai. Hasilnya pun sudah mulai tampak dan sangat dirasakan oleh kalangan pelaku usaha. Faktanya, setiap kali menggelar rapat dengan BPOM, terungkap bahwa jumlah produk yang didaftarkan ke Badan POM kian menigkat dengan cepat. Percepatan pertumbuhan produk yang diregistrasi ini perlu diantisipasi Badan POM dengan memperbaiki sistem pelayanan, peningkatan jumlah, dan kompetensi SDM, serta penguatan infrastruktur.
  • Peningkatan kinerja BPOM bisa diukur salah satunya dengan melihat naiknya jumlah produk pangan yang tidak perlu registrasi. Ini dalam rangka mempercepat proses, karena produk pangan dengan kategori risiko rendah bisa langsung masuk pasar. Peningkatan sistem kerja yang semakin sederhana melalui pelayanan pendaftaran online adalah hal positif yang layak dicatat. Pelayanan penerbitan surat keterangan impor produk yang semula harus diurus secara langsung dengan cara antre melalui loket, kini sudah bisa diakses via online.
  • Terkait dengan maraknya penjualan produk makanan dan obat melalui online, kami mengharapkan Badan POM mampu memberikan pengawasan yang persis sama dengan yang dilakukan kepada produk-produk yang dipasarkan secara langsung. Selama ini pelaku usaha online belum terawasi secara optimal, kemungkinan karena regulasinya belum mendukung. Selain itu, untuk bisa mengawsi perilaku pedagang makanan dan obat secara online diperlukan SDM yang mumpuni serta dukungan infrastruktur IT yang memadai. Produsen produk bahan makanan online biasanya sulit diJangkau. Mereka memasarkan produk secara online, beredar secara online, sehingga menyulitkan Badan POM untuk menjalankan fungsi pengwasan. Kita perlu mendorong Badan POM untuk selekasnya menjangkau para pemain online dengan cara bersama-sama menciptakan regulasinya, menyiapkan SDM yang kuat di bidang IT, serta penguatan infrastruktur teknologi.
  • Di bidang regulasi, saat ini sedang dilakukan pembahasan di DPR RI tentang RUU Pengawsan Obat dan Makanan atau RUU Waspom. Kami telah menyampaikan masukan ke DPR maupun Badan POM mengenai beberapa hal yang perlu mendapat perhatian serius. Khususnya soal pentingnya menghindari sifat kebijakan yang diskriminatif. Pengawasan obat dan makanan seharusnya dimaknai sebagai pengawasan terhadap obat dan makanan secara keseluruhan. Sedangkan RUU Pengawasan Obat dan Makanan kontennya lebih banyak membahas tentang kewenangan Badan POM. Padahal, pada praktiknya pengawasam di bidang industri makanan itu meliputi banyak kalangan. Misalnya, pengawasan industri kecil dan katering dilakukan oleh Dinas Perindustrian. Sedangkan pengawasan bahan baku industri dilakukan Dinas Pertanian dan Perikanan.

8.TULUS ABADI (Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia- YLKI): "BPOM Optimalkan Pengawasan Perdagangan Online".

  • Harapan saya agar BPOM dapat memperkuat pengawasan di pasar konvensional dan yang paling utama saat ini di pasar virtual (online). Kinerja BPOM dibawah kepemimpinan Ibu Penny K. Lukito selaku Kepala BPOM menurut saya jauh lebih atraktif dalam melakukan pengawasan, khususnya penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran terkait tugas pokok dan fungsi BPOM, seperti makanan, obat-obatan dan kosmetik. Kepemimpinan terakhir ini secara kasat mata terasa lebih baik dibanding yang sebelumnya. Saya melihat sendiri kinerja BPOM dalam penanganan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. BPOM kini sangat intensif dan aktif, terbukti dari banyaknya penindakan dan pembongkaran kasus-kasus besar seperti peredaran obat ilegal dengan aset miliaran rupiah. Menurut saya, keberhasilan Ibu Penny K. Lukito dalam memimpin BPOM saat ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah melalui penguatan regulasi yang memberikan dampak besar pada aspek legitimasi BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap obat-obatan, makanan dan kosmetik. Terutama memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia dari peredaran produk-produk ilegal. Sehingga BPOM dapat lebih optimal dalam melaksanakan fungsi serta tugas pokoknya.
  • Dukungan konkret pemerintah dalam memperkuat kelembagaan dan peran BPOM dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penguatan kelembagaan BPOM dilakukan melalui perubahan struktur organisasi dengan menyesuaikan program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan dalam Perpres tersebut. Terlebih pengawasan obat dan makanan bersifat strategis karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Melalui Perpres ini kewenangan BPOM semakin bertambah, dari yang sebelumnya hanya sebatas melakukan strategi pengawasan.
  • Di sisi lain, penguatan kelembagaan BPOM juga didukung oleh pendanaan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Artinya penguatan terjadi di sisi legalitas dan sisi pendanaan. Kemampuan BPOM dalam menjaga akuntabilitas dalam mengelola anggaran yang diberikan oleh Negara juga patut diapresiasi. Sejak tahun 2014 sampai dengan 2018, BPOM berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 (lima) tahun terakhir. Berbagai prestasi lain yang ditorehkan BPOM selama tahun 2018 yaitu predikat 10 instansi terbaik (Top 10) dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik dari Kementerian PAN dan RB. Ini menjadi bukti transformasi kelembagaan BPOM setelah diterbitkannya Perpres N0.80/2017. BPOM dapat bekerja lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia. Fungsi dan tugas BPOM semakin intensif dalam melakukan penindakan terhadap pihak mana pun yang secara sadar memproduksi dan mendistribusikan produk ilegal yang membahayakan masyarakat. Butuh penguatan untuk mewujudkan upaya bersama tersebut karena pangan aman investasi masa depan.
  • Selain itu, Dukungan Presiden diwujudkan melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Oleh karena itu, saya juga sangat berharap agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengawasan Obat dan Makanan dapat segera disahkan. Agar BPOM dapat terus melakukan pengawasan, melindungi masyarakat dari pangan yang berisiko terhadap kesehatan. Urgensi pembentukan RUU mencakup antara lain, pengembangan, pembinaan, dan fasilitasi industri obat dan makanan dalam rangka peningkatan daya saing, peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan, serta perkuatan fungsi penegakan hukum di bidang obat dan makanan. Permasalahan obat palsu, makanan kadaluarsa, atau produk pangan tanpa ijin edar adalah masalahmasalah yang kerap ditemui. Meski BPOM rutin melakukan penggeledahan, seolah obat dan makanan ilegal dan tak layak itu masih saja ada. Keberadaan RUU Pengawasan Obat dan Makanan nantinya memberikan perlindungan kepada masyarakat.

9.ANDRE SUKENDRA ATMADJA (Direktur Utama PT. Mayora Indah, Tbk): "Beragam Terobosan Badan POM Gairahkan Industri".

  • Dalam kurun 3 tahun ini Mayora Group merasakan kemajuan dan bantuan berkesinambungan yang luar biasa dari Badan POM RI. Hal ini tidak lepas dari kepemimpinan yang baik dalam setiap lini Badan POM RI, dan terutama oleh Kepala Badan POM RI, Dr. Ir. Penny lukito MCP. Beberapa terobosan yang kami rasakan begitu membantu Industri makanan minuman adalah System Pelayanan Pendaftaran Online yang melengkapi program E Registration yang sudah ada. Program baru seperti Program Online Single Submission (OSS) dan Notifikasi, terintegrasi dan informatif, memberikan kesederhanaan dan kecepatan pendaftaran, Sehingga kami dapat segera memasarkan produk-produk kami ke konsumen di dalam negeri maupun di luar negera.
  • Terobosan baru lain yang kami rasakan manfaatnya adalah, penerapan program 2D Barcode pada kemasan produk makanan dan minuman. Dengan adanya program ini dapat membantu konsumen meyakini keaslian produk Mayora yang diterima oleh konsumen berdasarkan nomor ijin edar yang dikeluarkan oleh BPOM. Kami juga menyambut baik pembentukan Deputi 4 Bidang Pengawasan, Inspektorat Utama, serta Kantor POM di 40 kabupaten/kota untuk memperkuat dan mendekatkan pengawasan hingga pelosok nusantara. Kedepan, sebagai pelaku industri pangan, kami menaruh besar harapan untuk memperkuat kemitraan dengan Badan POM, dengan cara meningkatkan komunikasi dan konsultasi regulasi serta mendukung program-program BPOM. Redaksi HerbaIndonesia.Com.


Kolom Komentar
Berita Terkait